E-Government Terintegrasi Kikis Inefisiensi

Setiap instani pemerintahan masih melakukan pola birokrasi lama yaitu membangun infrastruktur masing-masing, membuat dan mengelola data serta informasi masing-masing,  sehingga terjadi kesenjangan pemanfaatan teknologi informasi antara badan pemerintahan satu dengan lainnya.

Menurut mantan Wakil Walikota Batam ini, penerapan e-government yang bersifat parsial itu akan menimbulkan inefisiensi. 

"Permasalahan inefisiensi tersebut harus segera diatasi melalui penerapan e-government terintegrasi.  Dengan cara itu, maka e-govt bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan sebaliknya membebani perekonomian," tegas Asman.

Menurutnya, yang diperlukan adalah koordinasi antarinstansi pemerintah untuk menciptakan kesamaan pemahaman danketerpaduan langkah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Betapa tidak, SPBE memerlukan koordinasi seluruh elemen pemerintah untuk mengintegrasikan Information Communication Teknology (ICT), yang merupakan bagian dari komponen pemerintahan dalam rangka modernisasi dan reformasi.

Karena itulah, SPBE juga menjadi salah stau bagian penting dalam reformasi birokrasi. “Dengan e-government, akan tercipta efisiensi, transparansi layanan masyarakat dan dunia usaha, serta meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan Masyarakat,” imbuh Asman.

Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan, ada sejumlah program utama SPBE. Pertama, terwujudnya jaringan intra pemerintah, yang menghubungkan semua sistem elektronik pemerintah. Kedua, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, untuk memfasilitasi pertukaran data dan informasi antar lembaga pemerintahan.

Program berikutnya, integrasi data elektronik terpadu, yang diperlukan untuk menampung, menggabungkan, dan mengelola semua data pemerintahan.