E-KTP Dipersoalkan, Mendagri Pasang Badan
Rabu, 24 Agustus 2011 – 00:24 WIB
JAKARTA - Proyek KTP elektronik (e-KTP) di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terus dipersoalkan berbagai kalangan. Selain dipermasalahkan secara politik oleh politisi di Komisi II DPR dengan recana pembentukan Panitia Kerja (Panja) e-KTP, proyek bernilai lebih dari Rp 6 triliun itu juga dipersoalkan secara hukum. Sebab ada dugaan, proyek e-KTP yang dikerjakan konsorsium PNRI itu sarat dengan penyelewengan. Karenanya pula, dugaan korupsi proyek e-KTP itu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Direktur Eksekutif GovernmEant Watch (GOWA), Andi Syahputra, semestinya proyek e-KTP itu diurungkan dulu. Alasannya, berdasarkan investigasi yang dilakukan GOWA sejak Maret hingga Agustus tahun ini terungkap adanya dugaan kolusi dalam proyek yang ditangani Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Kemendagri itu.
"Ada Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sebelum tender. Nha RKS ini mengarah pada merek dan perusahaan tertentu. Jadi sedari awal sudah diarahkan ke konsorsium tertentu," ujar Andi usai melaporkan dugaan penyimpangan proyek e-KTP di KPK, Selasa (23/8).
JAKARTA - Proyek KTP elektronik (e-KTP) di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terus dipersoalkan berbagai kalangan. Selain dipermasalahkan secara
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Hukum
Tok, MA Sunat Hukuman Mardani Maming
Selasa, 05 November 2024 – 17:13 WIB - Nasional
Antisipasi Kemacetan saat Nataru, Gapasdap Minta Pemerintah Tambah Dermaga di Merak-Bakauheni
Selasa, 05 November 2024 – 17:01 WIB - Humaniora
Honorer & ASN PPPK Desak Tambahan Gaji 2 Juta untuk Semuanya, Jangan Hanya Guru
Selasa, 05 November 2024 – 16:56 WIB - Hukum
Arief Poyuono: Judi Online Sudah Menjamur sebelum Budi Arie Jadi Menkominfo
Selasa, 05 November 2024 – 16:30 WIB
BERITA TERPOPULER
- Legislatif
ASN Komdigi Terlibat Judi Online Sudah Teridentifikasi Lama, tetapi Budi Arie Cuek Saja
Selasa, 05 November 2024 – 12:01 WIB - Pilkada
Blak-blakan, Lucky Hakim Ungkap Alasannya Mundur jadi Wakil Nina Agustina
Selasa, 05 November 2024 – 11:51 WIB - Hukum
Penetapan Tersangka Tom Lembong Lemah, eks Wakapolri Endus Motif Jampidsus Cari Muka
Selasa, 05 November 2024 – 11:22 WIB - Politik
Debat Pilbup Indramayu: Lucky Hakim Blak-blakan Alasan Mundur jadi Wakil Nina Agustina
Selasa, 05 November 2024 – 12:10 WIB - Hukum
Heboh Judi Online Pegawai Kemenkomdigi, Prabowo Sebaiknya Memanggil Budi Arie
Selasa, 05 November 2024 – 14:18 WIB