Efisiensi Anggaran ala Wako Surabaya

jpnn.com - SURABAYA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya sudah digedok dan kini masih dikoreksi gubernur. Di antara total anggaran APBD Rp 6,6 triliun lebih, 60 persen merupakan anggaran pembangunan (belanja langsung) dan 40 persen belanja pegawai (tidak langsung).

Melihat komposisi itu, tidak mudah bagi pemerintah kota mengalokasikannya. Sebab, di berbagai daerah, komposisi anggaran selalu njomplang dan kebanyakan 70 persen untuk belanja pegawai. Karena itu, upaya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menata kota dengan anggaran pembangunan jumbo patut diapresiasi.

Risma menceritakan, kiprahnya bisa mengalokasikan anggaran pembangunan cukup besar, yakni mencapai Rp 4,4 triliun, bukan perkara mudah. Wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut menyatakan harus melakukan banyak penghematan.

"Sebenarnya apa yang saya lakukan bisa dilakukan semua orang. Yang saya prioritaskan itu efisiensi, efisiensi, dan efisiensi," kata Risma -sapaan akrab Wali Kota Tri Rismaharini.

Dia mengungkapkan, langkahnya tersebut samata-mata dilakukan agar belanja pembangunan bisa semakin besar dari tahun ke tahun. "Itu terus yang saya pikirkan setiap hari," ungkapnya.

Salah satu yang dilakukannya adalah menutup banyak UPTD dinas pendidikan. UPTD tersebut dulu ada di setiap wilayah. Jumlahnya pun mencapai 31 UPTD. Tapi, sekarang tinggal lima. "Bayangkan saja, berapa belanja operasional kantor yang bisa dihemat dengan cara begini," ungkapnya.

Menurut dia, biaya yang semula dialokasikan untuk kegiatan birokrasi tersebut bisa dianggarkan untuk kegiatan pembangunan. Alumnus ITS itu mengungkapkan, tidak melulu struktur organisasi yang ditata. Bahkan, hal-hal sepele di kantor pun diperhatikan. Misalnya, pemanfaatan energi listrik harus ditekan seminimal-minimalnya. Misalnya, dulu memakai lampu yang menyedot banyak energi. Kini tiap-tiap instansi diharuskan memakai lampu yang lebih hemat.

Memang, kata Risma, langkahnya tersebut membikin sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada akhir tahun besar. Namun, itu tak berarti kegiatan pembangunan tidak terlaksana dan anggaran yang sudah dipatok tidak terserap. "Tapi, semata-mata karena efisiensi tadi," ungkapnya.