Ekonom UI: Dana Desa Harus Perkuat Ketahanan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia Dr. Harryadin Mahardika menilai pemerintah mesti bergerak cepat dalam kebijakan yang memperkuat kedaulatan pangan.

Menurut Harryadin, diperkirakan dalam kisaran 10 hingga 20 tahun ke depan Indonesia dapat mengalami ketergantungan pangan yang parah jika pemerintah tak mengoptimalisasi Dana Desa untuk penguatan kedaulatan pangan Indonesia.

"Tantangan kedaulatan pangan kita adalah merespons perubahan selera masyarakat. Selera mereka semakin beragam, dan sebagian besar diluar komoditi pangan yang bisa kita produksi di dalam negeri, seperti gandum dan susu," papar Harryadin dalam Halaqoh Nasional Pertanian bertajuk "Daulat Petani Daulat NKRI" yang diadakan Pimpinan Pusat GP Ansor, di Asrama Haji, Jakarta, Selasa (14/3) malam.

Ia mengatakan, tak lebih dari 10 hingga 20 tahun lagi Indonesia bisa mengalami ketergantungan yang luar biasa terhadap impor.

"Karena itu, Indonesia perlu segera menyusun strategi baru untuk menjaga kedaulatan pangan di masa depan. Pemerintah dan sektor swasta perlu segera berfokus pada diversifikasi produksi pangan dan ekstensifikasi lahan," jelas Harryadin yang juga Direktur Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UI.

Sebab itu, ia mengimbau agar sebagian dari dana desa bisa lebih diarahkan untuk menjaga kedaulatan pangan. Terakhir, ia mengingatkan agar Pemerintah dapat melibatkan elemen kemasyarakatan yang riil berada di dalam sektor pertanian seperti GP Ansor dalam proses implementasi maupun pengawasannya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor H. Yaqut Cholil Qoumas memastikan diri berada di garda terdepan untuk membangkitkan geliat pertanian nasional. Menurutnya, karena dengan kebangkitan pertanian maka kedaulatan negara dapat diwujudkan.

Pria yang biasa dipanggil Gus Tutut ini menyampaikan secara de jure NKRI adalah negara yang berdaulat. Akan tetapi, kata dia, muncul keragu-raguan terhadap eksistensi NKRI jika kedaulatan ditilik dari tingkat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.