Etika Politik Jadi Pembahasan Seru Dalam Diskusi Empat Pilar MPR

jpnn.com, JAKARTA - Etika banyak dilihat dan dinarasikan sebagai sosok penengah, penawar, pengingat atau sosok bijak dalam ranah perdebatan, diskusi, perbuatan, perilaku di tataran masyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan, saking mulianya ‘etika’ selalu diposisikan sebagai pengawal dari dua sisi argumentasi yang keras dan tak berujung.

Ada fenomena menarik saat ini, ketika etika disandingkan dengan politik ternyata ada dua arus besar yang saling bertolak belakang. Satu sisi merasakan etika berpolitik sangat penting untuk memunculkan praktek berdemokrasi yang baik sekaligus menjadi pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat.

BACA JUGA: MPR Menyoroti Etika Politik Kampanye Bagi Kepala Daerah

Namun, di sisi yang lain muncul ketidakcocokan nurani melihat implementasi etika berpolitik sekarang ini seperti fenomena mahar politik, money politic, seribu janji-janji muluk yang terkesan tidak bernalar, saling menjatuhkan, saling fitnah, saling melemparkan kabar-kabar hoax dan lain sebagainya.

Sosok etika politik tersebut menjadi pembahasan serius dan seru oleh tiga narasumber anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI Akhmad Muqowam, anggota Fraksi Nasdem MPR RI Johnny G. Plate dan Pakar Psikologi Politik Dr. Irfan Aulia dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI kerja sama Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Centre Parlemen, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Dalam pemaparan awalnya, Johnny G. Plate memulai dengan pertanyaan besar apakah masih ada etika dalam perpolitikan Indonesia saat ini. Pertanyaan menggelitik tersebut, menurut Johnny, harus dijawab dengan baik terutama oleh para pelaku dan praktisi politik sebagai pembelajaran juga kepada dirinya sendiri dan masyarakat pada umumnya.

“Secara tegas saya katakan, harus. Dalam berpolitik harus beretika, etika dan politik harus seiring sejalan dan saling melengkapi. Secara normatif dalam perpolitikan kita, etika politik kita harus mengacu, berbasis dan berlandaskan kepada ideologi bangsa kita Pancasila dan tiga konsensus lainnya yakni Kebangsaan NKRI, Kemajemukan dan Konstitusi negara kita,” ujarnya.

Dalam praktik politik di lapangan khususnya Pilpres 2019, lanjut Johnny, ada beberapa pertanyaan juga terkait etika, pertama, ruang publik bangsa Indonesia diisi oleh etika apa. Apakah beretika atau tidak.