F-PDIP Tolak Sertifikasi Halal Diwajibkan

Baleg Sahkan Draft RUU JPH

Senin, 26 September 2011 – 21:33 WIB

"Fraksi PDIP berpendapat, RUU JPH tidak mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Jika sifat mandotarynya tidak diubah menjadi sukarela, akan timbul masalah lagi," tegasnya.

Hal yang sama diungkapkan Diana Anwar. "Demokrat tidak keberatan dengan RUU JPH, tapi dengan catatan pembahasannya harus hati-hati, jangan sampai merusak sendi-sendi masyarakat," ujarnya.

Sementara Gerindra, Golkar, Hanura, PKS, dan PKB juga memberikan catatan. Mereka mendesak dalam pelaksanaannya nanti, tidak ada biaya yang dibebankan ke pengusaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalaupun ada biaya, harus ditekan seminimal mungkin agar tidak memberatkan. (esy/jpnn)

JAKARTA--Setelah melalui perdebatan alot, draft Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal akhirnya disahkan rapat pleno Badan Legislatif.

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News