Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Fadel Muhammad: Kami Ingin DPD Mempunyai Keterlibatan dengan Pemda

Jumat, 29 Maret 2024 – 10:07 WIB
Fadel Muhammad: Kami Ingin DPD Mempunyai Keterlibatan dengan Pemda - JPNN.COM
Wakil MPR RI Fadel Muhammad mengatakan fungsi DPD harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda). Foto: MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda).

Menurut dia, melalui fungsi pengawasan, DPD menginginkan adanya penguatan dan keterlibatan pemda dalam pembangunan nasional.

Pengawasan DPD hanya konsentrasi pada masalah-masalah di daerah.

“Kami ingin DPD mempunyai keterlibatan dengan pemerintah daerah. Karena itu dengan fungsi pengawasan DPD, kami ingin penguatan pemerintah daerah. Kita ingin keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan nasional,” kata Fadel Muhammad seusai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pendalaman Materi dalam Rangka Penyusunan Revisi Peraturan DPD Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI” di Kampus Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (28/3).

Pelaksanaan FGD itu merupakan kerja sama antara Panitia Musyawarah DPD dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad).

Hadir dalam FGD ini Wakil Ketua III DPD Sultan B. Najamudin yang juga Pengarah Panmus, Dekan Fakultas Hukum Unpad Dr. Sigit Suseno, SH, M.Hum, Koordinator Tim Program dan Mekanisme Kerja DPD RI Ir. H. Darmansyah Husein dan para anggota Panmus di antaranya KH Amang Syafrudin, Dr. H. Misharti, H. Sukriyanto, H. Dharma Setiawan. Narasumber FGD ini adalah Prof. Dr. Susi Harijanti, SH (Dosen FH Unpad).

Anggota Panmus DPD RI ini mengatakan FGD itu membicarakan beragam hal terkait dengan bagaimana penguatan DPD dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Pelaksanaan FGD itu untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari para akademisi dari Universitas Padjadjaran untuk revisi Peraturan DPD No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI.

“Dari FGD ini, para akademisi Unpad memberikan masukan yaitu pengawasan DPD RI itu harus diatur agar ruang lingkup pengawasan yang dilakukan DPD tidak terlalu luas,” ujar Fadel Muhammad yang juga senator dari Provinsi Gorontalo ini.

Wakil MPR RI Fadel Muhammad mengatakan fungsi DPD harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News