Fadli Zon: Mukanya Boleh Kerakyatan, tapi Liberal

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai perubahan kepemimpinan nasional yang terjadi beberapa kali sejak reformasi belum menimbulkan hal baru. Sebab, arah kebangsaan masih kental beraroma liberalisme. 

"Banyak program dari pemerintahan saat ini terkesan seolah-olah pro-kerakyatan, tapi misinya saya kira tetap sama yaitu liberalisme. Mukanya boleh kerakyatan, tapi liberal," ujar Fadli saat menyampaikan sambutan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA-KAMMI) di Jakarta, Sabtu (3/2).

‎Fadli lantas mencontohkan sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah akhir-akhir ini. Antara lain pencabut subsidi hingga mengakibatkan harga listrik melambung.

Harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga meningkat. Akibatnya, masyarakat kecil makin susah.

"Saya berkeliling ke daerah, itu mayoritas jawabannya sekarang makin susah. Hampir tak ada yang mengatakan hidup makin enak. Entah di daerah lain, tapi kalau ada yang menemukan ada rakyat yang mengatakan hidup makin enak, saya kira itu temuan yang luar biasa," ucapnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini mengkhawatirkan Indonesia akan mengalami nasib yang sama dengan Uni Soviet jika kondisi yang ada tidak segera dibenahi. ‎Sebab, Uni Soviet yang dikenal sebagai negara besar bisa bubar. 

"Uni Soviet kurang apa? Punya ideologi yang sangat kuat. Kemudian Tentara Merah dan partai komunisnya juga begitu kuat. Tapi karena berbagai faktor, salah satunya ekonomi dan ideologi komunis gagal, Soviet bubar dengan mudah, terpecah menjadi 15 negara," ucapnya.

‎Fadli melihat tanda-tanda disintegrasi mulai mengemuka di Indonesia. Diawali dengan disintegrasi sosial.