Fadli Zon: Survei Jokowi Naik Tidak Sesuai Fakta

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan hasil survei yang menempatkan kepuasan dan elektabilitas Joko Widodo naik tidak sesuai fakta di lapangan.

Menurut Fadli, masyarakat masih banyak mengalami kehidupan ekonomi yang sangat sulit. “Kalau yang saya temukan di lapangan tidak seperti itu. Kehidupan ekonomi masyarakat sulit,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Fadli mengatakan, masyarakat mengeluhkan harga-harga barang semakin naik dan sulit terjangkau. Daya beli masyarakat juga lemah. Menurutnya, hal itu dibutikan dengan banyaknya penurunan pendapatan masyarakat di berbagai sektor ekonomi, properti, retail hingga toko-toko maupun pasar seperti di Tanah Abang. “Baik yang mal maupun pasar, rata-rata turun,” katanya.

Hal itu diperkuat ketika dia turun keliling daerah menyerap aspirasi masyarakat. “Dari sisi performa saya kira sangat dirasakan ekonomi sekarang ini berat. Saya tidak tahu kepuasannya di mana,” papar Fadli.

Dia mengatakan, silakan saja masyarakat menilai dari survei yang ada. Menurut dia, memang survei ini sebagai indikator. Tapi, harus diakui dan dilihat apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat.

“Menurut saya, tidak sesuai fakta-fakta di lapangan. Kehidupan susah, pekerjaan susah, pendapatan semakin berkurang dan daya beli masyarakat lemah. Ini yang dirasakan masyarakat umumnya,” katanya.

Seperti diketahui, survei terbaru Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan, kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla mencapai 68,3 persen. Angka itu meningkat dari dua tahun sebelumnya, masing-masing 66,5 persen pada 2016 dan 50,6 persen pada 2015.

Peneliti CSIS Arya Fernandez menjelaskan, kondisi tersebut didorong peningkatan kepuasan di tiga sektor utama, yakni hukum, ekonomi, dan maritim. Di sektor ekonomi, misalnya, meski masih di bawah 60 persen, trennya meningkat. ’’Sumbangan terbesar kepuasan pada pembangunan,’’ ujarnya di kantor CSIS, Jakarta, kemarin (12/9).