Fahri Hamzah: Putusan MK Membatasi Hak Parpol dan Rakyat

Menurut dia, ini bukan persoalan benar atau salah. Namun, tegasnya, persoalan yang terkait UUD tidak bisa divoting. Satu-satunya lembaga negara yang berhak menguji apakah sesuai atau tidak dengan konstitusi adalah MK. "Di tangan MK kenegarawanan diuji," tegasnya.

Sekarang, kata Hidayat, tinggal dilihat apakah MK takluk untuk kepentingan parpol besar dan atau mereka betul melaksanakan UUD yang sebagiannya sendiri mereka yang memutuskan.(fat/boy/jpnn)