Ferdy Hasiman: Publik Perlu Mendukung KPK Tertibkan Penjualan Nikel Ilegal

Di Halmahera dan Maluku, kata dia, banyak perusahaan menerapkan good mining practice, seperti Nusa Halmahera Mining, PT Aneka Tambang Tbk, Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIB) dan PT Halmahera Persada Lygend.

“Perusahaan-perusahaan besar di atas telah membangun pabrik smelter nikel, Aneka Tambang, sudah membangun pabrik smelter Feronikel di Halmahera berkapasitas 13.000 ton per tahun, Halmahera Persada telah resmi mebangun nikel sulfade dan IWIB telah membangun pabrik smelter nikel di atas 30.000 ton per tahun,” kata Ferdy.

Lebih lanjut, Ferdy mengatakan IWIB bahkan telah membangun Kawasan industri di Halmahera. Perusahaan-perusahaan yang telah membangun smelter adalah perusahaan yang sudah tertib menambang.

“Maka, kalau perusahaan-perusahaan ini mencoba melakukan ekspor nikel ilegal, itu sama dengan membunuh masa depannya sendiri,” ujar Ferdy.

Atas dasar itu, Ferdy mengaku tidak terlalu percaya ketika Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK mencoba menyebut beberapa perusahaan nikel secara tidak langsung terlibat dalam praktik penjualan nikel ilegal.

“Penyebutan nama perusahaan tentu harus hati-hati. Apalagi yang menyebut itu adalah KPK. Implikasi sosial, politik sangat besar untuk perusahaan tersebut,” kata Ferdy mengingatkan.

Untuk itu,menurut Ferdy, jika belum terbukti benar bahwa sebuah perusahaan terlibat dalam praktik penjualan nikel ilegal, maka perlu berhati-hati. Sebab, akan berkaitan dengan reputasi dari perusahaan-perusahaan itu.

Perusahaan-perusahaan besar sedang membutuhkan ore (biji nikel) untuk dikelola di smelter mereka masing-masing. Hal itu karena produksi di IUP-IUP mereka (di hulu) tak mencukupi dengan kapasitas pabrik smelter yang besar.