Ferdy Hasiman: Publik Perlu Mendukung KPK Tertibkan Penjualan Nikel Ilegal

Selain itu, produksi di pabrik smelter juga tak boleh berhenti karena kekurangan pasokan ore dari hulu.

“Saya mendengar informasi bahwa perusahaan-perusahaan besar ini malah mencari ore (biji nikel) untuk dikelola. Produksinya tak sepadan dengan kapasitas produksi. Tidak masuk akal kemudian mereka yang sudah bangun smelter dengan dana besar, malah menjual lagi nikel ke China. Apalagi itu penjualan ilegal. Itu kan membunuh masa depan mereka sendiri. Dengan itu, akal sehat saya mengatakan, tidak mungkin perusahaan-perusahaan besar itu melakukan penjualan nikel ilegal. Itu melanggar UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara,” kata Ferdy.

Menurut Ferdy, UU Minerba mengamanatkan semua perusahaan tambang membangun pabrik smelter domestik dan tak boleh ekspor nikel lagi.

“Penyebutan nama perusahaan-perusahaan besar itu oleh KPK, boleh jadi tak terverifikasi dengan baik.  KPK sebagai Lembaga penegak hukum harus hati-hati mengeluarkan pernyataan karena pernyataannya memiliki berimplikasi besar bagi perusahaan,” ujar Ferdy.

Jika perusahaan itu benar, kata Ferdy, KPK harus memanggil perusahaan bersangkutan dan membuktikan bahwa data yang dikeluarkan itu benar.

“Penyebutan nama perusahaan ke publik boleh-boleh saja, sejauh sudah terbukti secara hukum. Jika masih dugaan, itu malah menimbulkan kegaduhan dan terkesan KPK itu politis. KPK harus membuktikan pernyataan itu. Jika tidak benar, perlu diverifikasi kembali ke publik, karena terkait reputasi bisnis. Perusahaan juga perlu mengklarifikasi ke publik bahwa informasi itu tak benar adanya,” ujar Ferdy.

Menurut Ferdy, publik di tanah air tentu harus mendukung KPK untuk membongkar semua fakta dan data yang terkait penjualan nikel ilegal ke China.

Ferdy mengatakan pembukaan data dan fakta ini penting untuk mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam praktik penjualan nikel ilegal ini.