Firli Bahuri Beri Peringatan kepada Luhut dan Erick Thohir soal Vaksin Berbayar

"Jangan ada niat jahat untuk melakukan korupsi," tegas eks Kapolda Sumatera Selatan itu.

Dia menekankan, data merupakan kata kunci dalam pelaksanaan vaksin gotong royong. Untuk itu, Kementerian Kesehatan harus menyiapkan data calon peserta vaksin sebelum dilakukan vaksinasi.

Berdasarkan kajian, Firli menekankan KPK tidak mendukung pola vaksin gotong royong melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah sementara tata kelolanya beresiko.

KPK, kata Firli, mendorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar.

"Sebelum pelaksanaan vaksin mandiri, Kemenkes harus memiliki data peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha atau asosiasi," katanya. (tan/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?