Firli Bahuri Sebut Syarat Presidential Threshold Rawan Ditumpangi Bohir Politik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menilai pelaksanaan presidential threshold dalam pemilu berpeluang besar ditunggangi oleh bohir politik.

Oleh karena itu, Firli menginginkan presidential threshold di Indonesia menjadi 0 persen.

"Modal besar untuk pilkada sangat berpotensi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah menang akan ada misi balik modal. Di sisi lain mencari bantuan modal dari bohir politik, akan mengikat politisi-politisi di eksekutif atau legislatif dalam budaya balas budi yang korup," kata Firli dalam keterangannya, Rabu (15/12).

Firli mengatakan jika meniadakan presidential threshold maka bohir akan menghilang sehingga kepala daerah tidak memiliki utang budi saat terpilih.

Eks Kabaharkam Polri itu menyatakan KPK telah mengkaji penyebab korupsi atas dasar pencarian dana untuk pengembalian modal saat kampanye.

Menurut Firli, data itu didapat KPK dalam enam forum bersama kepala daerah dalam pendidikan dan pencegahan korupsi yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia.

KPK mencatat keluhan tentang mahalnya presidential threshold di Indonesia. Calon kepala daerah harus mencari modal dengan bantuan bohir untuk bertaruh mendapatkan jabatan.

"Fakta data KPK terakhir, 82,3 persen calon kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan pilkada mereka," ujar Firli.