FirManmu Sorot Politik Dinasti, Sahabat Minta Bukti

jpnn.com - jpnn.com - Debat kandidat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang 2017 tahap kedua, digelar di Aula El Tari, Kantor Gubernur NTT, Kamis (2/2), berlangsung sukses. Kendati lebih ‘hidup’ dibandingkan debat putaran pertama, namun debat kali ini berlangsung dalam suasana yang kurang kondusif. Pasalnya, ratusan pendukung kedua pasangan calon (Paslon), terus berteriak hampir di sepanjang berlangsungnya debat.

Dalam debat kali ini, tema yang diangkat yakni politik dan pemerintahan. Tema itu dijabarkan ke dalam empat sub tema. Yakni, penatan birokrasi, isu narkoba, terorisme dan Kamtibmas, penegakan supremasi hukum dan pelayanan publik.

Pada segmen pertama, Jefri Riwu Kore menyebut soal hasil survei Transparency International Indonesia (TII) tahun 2015 yang menunjukkan Kota Kupang sebagai kota terkorup di Indonesia. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari penempatan pejabat yang tidak punya kualifikasi, yang hanya berdasarkan kedekatan dengan penguasa. Oleh karena itu, FirManmu ingin menata kembali birokrasi.

Jonas Salean mengatakan birokrasi di Pemkot sudah diatur sesuai regulasi (UU ASN). Para pejabat yang ditempatkan juga punya kualifikasi, sebab Pemkot terus melakukan upaya peningkatan mutu pejabat melalui Bimtek dan studi banding. Pelayanan birokrasi cenderung memuaskan.

“Seluruh program kerja kami berjalan dengan baik. Dengannya, isu yang berkembang soal korupsi di kota ini tidak benar karena buktinya kami masih berdiri sebagai calon,” ujar Jonas.

Pada segmen kedua, moderator, Ina Djara dan Asher Rihi Tugu melontarkan pertanyaan bagi kedua Paslon terkait penataan birokrasi. Pemerintah, kata moderator, dituntut untuk lebih efisien. Namun, APBD Kota Kupang justru lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai.

Menjawab pertanyaan ini, Jefri lagi-lagi menyorot politik dinasti yang dipraktikkan Jonas sebagai petahana.

Menurut Jefri, administrasi pelayanan publik sering berbelit-belit dan rawan korupsi. Pasalnya, pejabat tidak ditempatkan pada posisi sebenarnya. “Penataan birokrasi sangat erat dengan pelayanan publik. Tapi yang ditempatkan penguasa hanyalah orang dekat dan tim sukses. Prinsipnya harus the right man on the right place,” tegas Jefri.