FITRA: JR Saragih Penuhi Delik Korupsi

Jumat, 25 November 2011 – 01:33 WIB

"Jadi, terlalu berani bupati dan DPRD mengalihkan dana transferan dari pusat," imbuhnya.

Yuna malah punya dugaan lain terkait permainan anggaran ini. Dia mengatakan, ada kemungkinan dana yang digunakan untuk membeli mobil anggota DPRD itu merupakan dana hasil penggelembungan data guru yang disampaikan Pemkab Simalungun ke pemerintah pusat. Setelah dana ditransfer dari pusat, dana insentif guru masih ada, namun sisa hasil penggelembungan itu yang digunakan untuk membeli mobil.

"Itu perkiraan saya, karena terlalu berani jika seluruh dana guru dialihkan untuk beli mobil. Karenanya, saya mendesak KPK untuk menelusuri kemungkinan adanya penggelembungan data guru agar mendapat dana transferan lebih besar," ujar Yuna.

Kemungkinan lain, dana yang dibelikan mobil merupakan dana hasil pemotongan dana insentif guru. "Ini yang sering terjadi di sejumlah daerah. Tapi kalau ternyata di Simalungun ini memang dana insentif guru yang langsung dialihkan semuanya untuk beli mobil, ya itu terlalu berani. Masak guru-guru diam saja?" imbuhnya.

JAKARTA -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, kebijakan Bupati Simalungun JR Saragih dan Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon,

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next