Formappi Dukung KPK untuk Sosialisasikan Anti Dinasti Politik

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlamen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar mensosialisasikan jangan memilih calon kepala daerah dari dinasti politik.

Lucius menilai, dinasti politik telah menghancurkan harapan publik akan terbentuknya good governance dan merusak iklim demokrasi. Dan dinasti politik bisa menjadi pintu masuk ke dinasti korupsi.

“Kita mendukung langkah KPK mensosialisasikan anti-dinasti politik karena itu satu langkah menuju dinasti korupsi,” katan Lucius Karus di Jakarta, Kamis (15/12).

Lucius juga memahami langkah KPK yang gencar melakukan sosialisasi anti dinasti politik setelah tertangkapnya Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan suaminya M Itoc Tochija. KPK pun kemudian meminta masyarakat tak memilih calon kepala daerah yang terkait dinasti politik di Pilkada 2017.

Ketua KPK Agus Rahardjo berkali-kali meminta masyarakat berhati-hati dengan dinasti politik. Agus Rahardjo menyarankan agar masyarakat tidak memilih pemimpin daerah yang berasal dari dinasti politik, pasca-penangkapan Wali Kota Cimahi Atty Suharty dan suaminya yang Wali Kota Cimahi 2002-2012 M. Itoc Tochija.

"Ke depan masyarakat harus mempertimbangkan betul dalam memilih kepala daerah. Harapan kita kalau ada kepala daerah yang sering disebut dinasti seperti ini harus dipertimbangkan betul-betul apakah penerusnya kompeten dan berintegritas tinggi," katanya.

Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta membuat pernyataan lebih tegas lagi. Alexander meminta masyarakat tak memilih calon yang berasal dari dinasti politik.

"Makanya jangan pilih itu kepala-kepala daerah yang dari dinasti,” kata Alexander kepada wartawan di sela seminar nasional Persaingan Usaha dan Korupsi di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (14/12).