Formappi Mengkritik Komisi I DPR Karena Gelar Raker Tertutup dengan Menhan dan Panglima TNI

Dia mencontohkan rapat terbuka Komisi I DPR pada Senin (5/9) ternyata diketahui ada disharmoni di TNI. Salah satunya yaitu ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

"Urusan TNI, urusan pertahanan dan keamanan juga urusan publik,” ucap Lucius.

Menurut dia, rapat yang berlangsung terbuka, bisa mengetahui harmonis atau tidak di internal kementerian/Lembaga. Sebab, soal hubungan antarlembaga seperti TNI, juga terkait dengan kinerja lembaga yang seharusnya memang jadi urusan DPR untuk mengawasinya.

Lucius menilai kalau bicara urusan harmonis atau tidaknya relasi pejabat di berbagai institusi, maka memang sudah seharusnya jadi tugas DPR.

"Jadi, jangan justru rapat ditutup agar pembicaraan soal relasi antarpejabat yang memengaruhi kinerja justru ditutup. Komisi I mau main rahasia-rahasiaan untuk kepentingan siapa?" katanya.

Lucius menilai kebiasaan Komisi I DPR menawarkan opsi tertutup dan terbuka sebelum rapat, memberikan kesan Komisi I DPR tidak punya komitmen sebagai wakil rakyat yang seharusnya punya kepentingan membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam proses pembahasan apapun dengan mitra kerja seperti Kemhan dan TNI.

Oleh karena itu, menurut dia, seharusnya Komisi I DPR melakukan semua rapat secara terbuka dan jika dalam proses pembahasan menyangkut isu rahasia negara, baru rapat ditutup sejenak sampai pembicaraan itu berakhir.

"Ketika pembahasan rahasia sudah selesai, langsung dibuka kembali. Sesungguhnya bukan jalannya lagi rapat-rapat di DPR termasuk rapat anggaran dilakukan secara tertutup. Apa sih yang sebegitu rahasianya dari persoalan anggaran Kemhan dan TNI sampai harus ditutup terus?," katanya.