FPDIP Minta DPR Konsultasi ke KM

Paska Pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan

Kamis, 01 April 2010 – 22:15 WIB

”Proses perjalanan dari BHP ini sudah sebagian berjalan terutama yang berstatus BHMN,” kata Miing yang juga anggota Komisi X membidangi pendidikan.

Sebagaimana diketahui, MK dalam putusan bernomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, dalam amarnya menyatakan bahwa UU No 9 Tahun 2009 tentang BHP tidak mempunyai hukum mengikat sehinga dengan sendirinya undang-undang itu batal. (awa/jpnn)

JAKARTA – Pasca pembatalan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

• First «
• Prev
• 1
• 2