FPG Sebut Surat Agung Laksono Lawan Keputusan Pemerintah

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR Ade Komaruddin, menuding surat perombakan susunan FPG di DPR dan MPR melawan keputusan pemerintah yang merekomendasikan kedua kubu segera menyelesaikan konflik internal sesuai mekanisme partai.

Selain itu, kepengurusan DPP Golkar yang diakui dan terdaftar di pemerintah saat ini adalah hasil Munas VIII di Pekanbaru tahun 2009, dimana ketua umumnya Aburizal Bakrie dan Sekjennya Idrus Marham. 

"Kami menyayangkan surat tersebut melawan keputusan pemerintah dan Menkumham soal status hukum Golkar saat ini. Mudah-mudahan ini clear," tegas Ade didampingi sekretaris FPG Bambang Soesatyo saat konpers di DPR, Rabu (17/12).

Ade mengatakan, surat itu tidak seharusnya disampaikan kubu Agung Laksono karena proses islah sedang dijajaki dan apa yang disampaikan pemerintah sudah menjadi keputusan resmi dan tidak boleh dilawan. Kalau kubu Agung Laksono bicara soal kepuasan atas keputusan pemerintah, Ade menegaskan pihaknya juga tidak puas. 

"Itu keputusan pemerintah, kami mungkin tidak puas, teman-teman tidak puas. Tapi itu putusan pemerintah, harus kita cerna barangkali putusan itu baik. Jadi jangan negatif thinking karena itu keputusan pemerintah, itu harus berlanjut," tandasnya.

Sebelumnya Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Ibnu Munzir menyatakan jika kubu Agung Laksono tidak mengakui keputusan pemerintah yang menyatakan kepengurusan DPP Golkar yang sah adalah hasil Munas Pekanbaru. Mereka menilai hasil Munas tahun 2009 itu sudah mati oleh Munas Bali dan Jakarta. (fat/jpnn)