FPPP Buka Posko Pengaduan Full Day School

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR makin getol menolak kebijakan sekolah lima hari atau full day school (FDS), yang hingga kini masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Bahkan fraksi partai berlambang kabah ini resmi membuka Posko Pengaduan FDS di ruang FPPP, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).

Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati mengatakan sejak awal wacana FDS dikemukakan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, pihaknya telah menerima banyak penolakan dari publik.

"Kami sudah mendapatkan respons dari masyarakat dan respons itu kebanyakan keberatan. Tentu nadanya itu mulai memarahi kami, sampai kemudian meminta tolong agar ini disampaikan ke pemerintah," ucap Reni saat membuka Posko Pengaduan FDS.

Sebagai anggota Komisi X DPR, Reni memastikan Mendikbud Muhadjir tidak pernah mengutarakan niatnya membuat kebijakan soal sekolah lima hari itu. Tiba-tiba saja terbit Peraturan Menteri Nomor 23/2017 yang mengatur FDS.

Komisi yang membidangi pendidikan di DPR, menurutnya pernah menanyakan soal kajian tentang kebijakan tersebut setelah ramai di publik. Tapi, hasilnya tidak pernah diberikan.

"Makanya ketika ditanya mana hasil kajiannya, menteri tidak mengeluarkan itu. Kemudian ditanya apa hubungannya pendidikan karakter melalui sekolah lima hari, ternyata kami tidak memperoleh jawaban yang memadai," jelas dia.

Baru setelah publik menolak kebijakan tersebut, terungkap bahwa sekolah 5 hari hanya untuk kepentingan guru berkaitan dengan keselarasan jam kerja PNS.