Fraksi DPRD Kota Bogor Berikan Tanggapan Terkait RAPBD 2025

Menurutnya, Raperda PPKLP masih kurang tegas dalam menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan di lingkungan pendidikan, dan kurangnya pengawasan dari lembaga independen memperlemah efektivitas pelaksanaannya.

Subhan, juru bicara Fraksi Demokrat-PSI, menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan Pemerintah Kota Bogor, terutama terkait kebijakan makan siang gratis bagi pelajar.

Dia juga menekankan agar RAPBD 2025 lebih memprioritaskan peningkatan pendapatan daerah, yang dinilai belum optimal untuk kebutuhan anggaran darurat.

Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, dalam tanggapannya, menyampaikan bahwa defisit pada APBD 2025 akan diimbangi dengan pembiayaan daerah sehingga SILPA bernilai nol.

Dia juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebenarnya telah mencapai 22,31 persen, jika memperhitungkan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Menutup penyampaiannya, Hery menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, serta penataan transportasi dan utilitas perkotaan. (jlo/jpnn)