Fraksi PDIP Rangsang Warga Gugat UU APBN 2013 ke MK
Kamis, 25 Oktober 2012 – 18:18 WIB
Lebih lanjut Bambang, pihaknya akan mendukung jika ada masyarakat atau perorangan yang ingin mengajukan judicial review ke MK. Sebab masyarakat justru yang memiliki legal standing untuk menggugat UU APBN 2013
"Kalau ada masyarakat atau perorangan, tentu diizinkan dan kita akan dukung. Biar nanti Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pasal 8 itu menabrak konstitusi atau tidak," ujarnya. (boy/jpnn)