FTZ Gagal, Pemko Batam Ingin Terapkan KEK, Kadin Menolak

Diakuinya, sejak beberapa tahun terakhir ekonomi Batam jeblok. Bahkan, dari hasil audit Badan pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Kepri, terjadi potensi loss lebih dari 20 triliun.

Lebih dari empat fasilitas milik BP Batam tidak menunjukan hasil yang signifikan. Bandara misalnya mengalami kerugian, pelabuhan ada untung namun sangat minim, UWTO untung sekitar Rp 800 miliar dan bantuan APBN Rp 400 miliar.

"Ini audit BPKP, yang dapat dikelola Rp 1,2 triliun sementara potensi loss Rp 19,72 triliun. Nyatannya harga di masyarakat masih mahal. Sudah seharusnya ada kajian ulang potensi FTZ ini, karena terus terang pertumbuhan ekonomi kita terus anjlok hingga 2 persen," sesalnya.

Amsakar menambahkan, sudah seharusnya pemerintah daerah bersama stakeholder terkait mengkaji ulang status FTZ.

Apalagi setelah Presiden Joko Widodo yang dipertegas Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution, bahwa akan mempercepat transpormasi status FTZ menjadi KEK.

Termasuk juga di dalamnya menyelesaikan dualisme, meningkatkan pelayanan dan investasi, menjadikan ekonomi Batam menjadi tujuh persen.

"Kita jangan terperangkap pada persoalan FTZ atau KEK. Kalau memang KEK memberikan nilai tambah yang jauh lebih baik dari FTZ kenapa tidak. Begitu juga sebaliknya, kalau memang FTZ bisa mengurai permasalahan Batam dan mampu meningkatkan ekonomi Batam," tutur Amsakar.

Triwulan pertama ini, lanjut Amsakar memang pertumbuhan ekonomi Kepri khususnya naik menjadi 4,4 persen. Namun naiknya pertumbuhan ekonomi ini bukan dari ivestasi tetapi melainkan percepatan belanja pemerintah.