FTZ Gagal, Pemko Batam Ingin Terapkan KEK, Kadin Menolak

"Ini yang saya terima dari Kepala BPS Kepri. Lantas saya buka data dari sisi pendapatan, tidak juga lebih baik izin peralihan hak, pajak bumi bangunan dan BPHTB tetap tidak bergerak," jelasnya.

Amsakar juga menegaskan trasnpormasi FTZ menjadi KEK sudah disampaikan presiden pada 19 Januari 2016 lalu. Selanjutnya disosialisasikan Darmin Nasution selama dua kali di Batam di tahun yang sama.

Dia mempertanyakan kenapa perbincangan ini baru dikeluhkan saat ini. Sementara pada saat penyampaian dan sosialisasi tidak ada masalah saat itu. Atau memang diduga sengaja dibuat isu lain yang lebih seksi.

"Kenapa tidak dari awal Pak Jadi (Jadi Rajagukguk, Ketua Kadin Batam). Padahal saat dibahas Pak Darmin semua pihak dilibatkan. Berarti memang sedang seksi isu ini," ujarnya lagi.(rng)