Gaji Pejabat Pusat Selangit, Daerah Iri

Kamis, 13 Agustus 2009 – 15:35 WIB

Syarif menjelaskan, sebenarnya program reformasi birokrasi di Depkeu juga belum jelas. Yang ada hanyalah klaim-klaim keberhasilan, dengan mengatakan bahwa telah terjadi transparansi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Depkeu. "Tapi ukuran-ukurannya masih abstrak semua. Apa yang disebut transparan, efektif, dan akuntabel, semua tidak jelas ukurannya," ucapnya.

Dengan ukuran-ukuran yang tidak jelas seperti itu, maka nantinya lembaga/departemen lain dan pemda, akan menuntut dilakukannnya reformasi birokrasi di instansinya masing-masing, karena merasa bukan hal yang sulit. "Ujung-ujungnya, tema besar reformasi birokrasi hanya dijadikan alat untuk bisa mendapatkan remunerasi yang jumlahnya berlipat-lipat. Negara bisa bangkrut hanya untuk membayar para pejabatnya," urainya.

Kalau pemerintah mau serius menerapkan reformasi birokrasi, maka peningkatan remunerasi harus disertai dengan ketentuan-ketentuan sanksi yang tegas. "Kalau target kerja tidak tercapai, langsung pecat saja," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah terus berupaya agar taraf kehidupan PNS tidak mengalami kekurangan. Akan diupayakan terus agar gaji yang dikantongi setiap bulannya bisa mencukupi kebutuhan yang layak. "Ya kecukupan hidup normal lah. Punya rumah, kendaraan, dan biaya pendidikan untuk dua tiga anak-anaknya," ujar Sri. Menurutnya, depkeu sudah melakukan reformasi birokrasi, diikuti dengan perbaikan remunerasi. Ditergetkan, pada 2012 seluruh departemen sudah melakukan reformasi birokrasi yang juga diikuti perbaikan remunerasi bagi para pegawainya. (sam/JPNN)