Gakkumdu Bawaslu Kota Jakarta Utara Raih Bawaslu Award 2019

jpnn.com, JAKARTA - Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Utara mendapatkan Bawaslu Award kategori Gakkumdu Terbaik Pertama dalam pelaksanaan pengawasan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019.

“Bawaslu Award adalah penghormatan atas pencapaian pengawas Pemilu di Indonesia kepada individu dan organisasi yang telah memberikan kinerja yang unggul selama penyelenggaraan pemilu 2019,” ujar Ketua Bawaslu RI Abhan di The Kasablanka Hall Jakarta, Jumat (25/10/2010) malam.

Dia mengatakan para pengawas pemilu di seluruh Indonesia telah bekerja keras dalam mencegah pelanggaran, mengawasi tahapan dan menindak pelanggaran selama pemilu 2019. Oleh karena itu, menurut Abhan, sudah sepantasnya para pengawas pemilu di berbagai daerah memperoleh penghormatan melalui Bawaslu Award 2019.

Bawaslu Award yang telah digelar untuk kelima kalinya itu, terdiri atas 14 kategori, dengan penilaian objektif dan mendalam dari tim independen yang berasal dari Sahabat Bawaslu.

Selanjutnya, Ketua Gakkumdu Bawaslu Kota Jakarta Utara Benny Sabdo menyampaikan Award ini dapat memotivasi kinerja Gakkumdu lebih baik lagi di masa depan.

Dia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta atas segala sokongan dan arahannya selama ini. Teristimewa kepada Tim Gakkumdu, yakni Bawaslu Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang telah bersinergi dalam menegakkan keadilan pemilu.

“Award ini sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga muruah Gakkumdu sebagai penegak hukum Pemilu,” tandas Alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.

Acara Bawaslu Award kali ini dihadiri oleh sejumlah menteri yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati. Serta komisioner penyelenggara pemilu dari Komisi Pemilihan Umum RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI dan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI.(fri/jpnn)