Ganjar dan Rudy Diberi Sanksi, Kenapa PDIP Ogah Minta Klarifikasi Puan Maharani?

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) menjatuhkan sanksi kepada kader-kadernya yang sudah getol berbicara soal capres untuk Pilpres 2024.

Sebagai contoh, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengeluarkan sanksi berupa teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang mengaku siap menjadi capres saat menjawab pertanyaan dalam wawancara di sebuah stasiun televisi.

Adapun sanksi berupa peringatan keras dan terakhir diberikan kepada Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang dikenal getol mendukung Ganjar Pranowo.

DPP PDIP juga menjatuhkan peringatan keras dan terakhir kepada para pendukung Puan Maharani yang tergabung dalam Dewan Kolonel.

Para pegiat Dewan Kolonel merupakan anggota Fraksi PDIP DPR, yakni Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.

Namun, sejauh ini DPP PDIP tidak pernah meminta klarifikasi dari Puan. Menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, justru Puan tidak terkait dengan Dewan Kolonel.

“Mbak Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu (pembentukan Dewan Kolonel),” ujar Komarudin dalam jumpa pers di DPP PDIP, Rabu (26/10).

Namun, Komarudin punya analisis soal para pegiat Dewan Kolonel yang berinisiatif membentuk tim sukses untuk putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.