Ganjar-Mahfud Diyakini Mampu Mereformasi Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Indopol merilis hasil survei terbaru yang mengungkapkan penurunan signifikan dalam kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia usai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistyanto menyampaikan survei yang dilakukan oleh Indopol pada 6-12 November 2023 memperlihatkan bahwa kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi mengalami penurunan sebesar 7,2 persen, dari 60,48 persen menjadi 53,3 persen sejak Juni 2023.

Begitu pula dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami tren menurun sejak Juni 2023 sebesar 6,29 persen, dari 74,11 persen menjadi 67,82 persen.

Ratno menilai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang potensial dapat memperbaiki dan mereformasi hukum yang mengalami penurunan tersebut.

"Jika membaca data hasil Indopol tentang buruknya situasi penegakan hukum di Indonesia, secara kualitatif sepertinya kandidat potensial yang dapat memperbaiki dan mereformasi hukum dengan baik adalah Ganjar-Mahfud," ujar Ratno, di Jakarta, Senin (27/11).

"Dalam Paslon ini ada faktor Mahfud yang punya pengalaman panjang dalam dunia hukum dan terakhir sebagai Menkopolhukam ia membentuk tim reformasi hukum di Kemenko Pulhukam," ujarnya menambahkan.

Ratno menyebut pasangan capres-cawapres yang memiliki rekam jejak dan pengalaman yang kuat dalam hukum dibutuhkan. Menurutnya, kondisi hukum berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama pasca putusan MK.

"Berdasarkan survei Indopol yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada 6-12 November 2023 terkait Pasca Putusan MK No.90 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, kinerja pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya mendapatkan rapor merah," katanya.