Ganjar Marah di Jembatan Timbang, Dicurigai Pengalihan Kasus E-KTP

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi menganggap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memarahi petugas dinas perhubungan di jembatan timbang, Jawa Tengah hanya sekedar akting.

Ganjar menurutnya tidak sedang sungguh-sungguh ingin membenahi praktek-praktek pungli di Jawa Tengah.

"Saya rasa itu akting di depan kamera saja. Para pejabat kita memang saat ini sedang gemar beraktif seolah pro-rakyat dan membela publik. Sudah banyak pejabat marah kepada bawahannya, tapi tidak ada perubahan di lapangan karena memang masalah pungli tidak bisa diselesaikan hanya dengan marah-marah," kata Uchok, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/5).

Menurut Uchok, Ganjar tidak perlu memarahi petugas kecil di lapangan. Kalau Ganjar benar-benar mau memarahi, maka yang dia marahi itu para kepala dinasnya karena mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas masalah-masalah yang ada.

"Untuk itu kepala dinas ada, tugasnya membantu gubernur. Kalau ada yang tidak beres, maka kepala dinasnya yang dimarahi, jangan petugas lapangan. Rasanya tidak mungkin ada pungli di lapangan kalau kepala dinasnya bersih. Paling tidak, kalau kepala dinasnya tidak tahu dan tidak terlibat, maka dia juga harus bisa bertanggung jawab. Jadi jangan petugasnya saja yang dicopot, kepala dinasnya juga," tegas Uchok.

Lebih lanjut Uchok kuatir marahnya mantan pimpinan Komisi II DPR itu hanya pengalihan isu karena nama Ganjar kembali disebut-sebut oleh terpidana kasus korupsi, Nazaruddin dalam kasus e-KTP.

Nazaruddin menurut Uchok, memang kerap membongkar kasus korupsi, nampaknya membuat gerah nama-nama yang disebutnya. Dia berharap agar Ganjar lebih fokus menangkal isu itu daripada membuat isu baru seperti ini.

"Saya kuatir ini hanya upaya pengalihan isu. Kan namanya kembali disebut-sebut Nazaruddin dalam proyek e-KTP. Saya rasa daripada meributkan pungli yang nilainya hanya Rp 10-20 ribu, lebih baik Ganjar menjelaskan tudingan korupsi dalam proyek e-KTP yang nilainya triliunan rupiah," saran Uchok.(fas/jpnn)