Ganjar Tepis Isu Kontrak Politik dengan PDIP Soal Penentuan Menteri

jpnn.com - JAKARTA - Bakal Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo menepis isu kontrak politik soal menteri akan ditentukan PDIP bila dia terpilih menjadi presiden nanti.   

Ganjar yang juga gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bahwa dalam sistem presidensial, penentuan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"'Kan sistem presidensial itu soal menteri prerogatif presiden, jadi serahkan presiden," kata Ganjar seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait penataan kawasan Candi Borobudur bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/6).

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan tidak ada kontrak politik antara Ganjar dengan partainya bila terpilih menjadi presiden.

"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden," kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (13/6).

Said menjelaskan bahwa satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dan PDIP adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat.

Sebelumnya, pada Minggu (11/6), kader PSI Ade Armando melalui akun bernama pengguna adearmando61 di Twitter menulis, "Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP."

Akan tetapi, pada Selasa (13/6), Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan, "Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya, ya, dia sendiri. Bukan partai!” (antara/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?