Gara-gara Gayus, Target Pajak Meleset
Senin, 26 Juli 2010 – 20:02 WIB
JAKARTA — Meski sudah memasuki bulan pertama di semester kedua, namun pertanggal 26 Juli 2010 ini realisasi penerimaan negara dari perpajakan baru terealisasi sekitar 48,2 persen atau Rp291,4 triliun. Direktorat Jenderal Pajak menilai Masih lambannya penerimaan pajak itu karena persepsi negatif masyarakat terhadap banyaknya berbagai kasus pajak yang terjadi akhir-akhir ini. Hal ini diungkapkan Dirjen Pajak, Mochamad Tjiptardjo pada wartawan, Senin (26/7) saat ditemui usai rapat kerja di DPR RI. "Per 26 Juli, pendapatan dari pajak baru 48,2 persen atau Rp291,4 triliun dari target. Tapi ini angkanya terus bergerak. Kita sadari masih belum maksimal karena kasus-kasus yang kemarin itu, seperti kasus Gayus," kata Tjiptardjo.
Berdasarkan data dari Kementrian Keuangan, dari target penerimaan perpajakan (Tax ratio) di APBN-P 2010 yang telah disepakati sebesar Rp743,3 triliun, pada semester I-2010 baru terealisasi sekitar Rp337,6 triliun atau 45,4 persen. Diperkirakan pada semester II-2010, Ditjen Pajak hanya dapat mengumpulkan tax ratio sekitar Rp401,4 triliun.
Sehingga, perkiraan total tax ratio di tahun 2010 sebesar Rp738,9 triliun atau sekitar 99,4 persen dari target. Bila dibandingkan realisasi pada tahun 2009 yakni Rp619,9 triliun, maka pada tahun 2010 Ditjen Pajak hanya mengalami peningkatan tax ratio sekitar 4,3 persen.
Beberapa pos pajak yang diperkirakan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dari APBN-P 2010 seperti pada penerimaan pajak dalam negeri. Dari target di APBN-P 2010 sebesar Rp720,8 triliun, Ditjen Pajak diprediksi hanya akan mampu merealisasikan penerimaan pada akhir tahun sebesar Rp717,5 triliun.
JAKARTA — Meski sudah memasuki bulan pertama di semester kedua, namun pertanggal 26 Juli 2010 ini realisasi penerimaan negara dari perpajakan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Produk
Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
Minggu, 24 November 2024 – 00:11 WIB - Makro
Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
Minggu, 24 November 2024 – 00:05 WIB - Investasi
Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
Sabtu, 23 November 2024 – 15:14 WIB - Makro
AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
Sabtu, 23 November 2024 – 10:53 WIB
BERITA TERPOPULER
- Hukum
AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
Minggu, 24 November 2024 – 00:01 WIB - Pilkada
Survei Publicsensum: Elektabilitas Isran-Hadi Makin Moncer di Pilkada Kaltim
Minggu, 24 November 2024 – 00:50 WIB - Pilkada
Puluhan Sukarelawan Pramono-Rano Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Kampanye Akbar
Minggu, 24 November 2024 – 00:42 WIB - Sport
FIFA Sebut Peluang Indonesia Melaju ke Piala Dunia 2026 Bukan Lagi Mimpi
Sabtu, 23 November 2024 – 19:22 WIB - Bulutangkis
China Masters 2024: Jonatan Christie Berkali-kali Memukul Nomor 1 Dunia
Minggu, 24 November 2024 – 05:05 WIB