Gara-gara Vaksin Palsu, DPR Sandera Anggaran Kemenkes

jpnn.com - JAKARTA -Komisi IX DPR memutuskan menunda pembahasan anggaran Kementerian Kesehatan untuk APBN 2017 sampai ada penjelasan detil soal kasus vaksin palsu. Diketahui, hingga kini Menteri Kesehatan Nila F Moeloek belum mau membuka nama-nama fasilitas kesehatan pengguna obat palsu tersebut.

"Sebetulnya hari ini adalah rapat soal anggaran. Tapi saya memahami, bahwa kita menunggu info lebih jelas. Kami mendahulukan masalah vaksin palsu ini. Tapi karena jawabannya ngambang, ya kami putuskan tidak usah bahas anggaran sampai ini diselesaikan dulu kepada publik," kata Ketua Komisi IX Dede Yusuf, Rabu (13/7).

Politikus Partai Demokrat itu menyatakan bahwa masalah anggaran itu kepentingan Kemenkes dan DPR punya hak menyetujuinya atau tidak. Dipendingnya pembahasan anggaran tersebut juga dilakukan supaya pemerintah menjadikan masalah vaksin palsu sebagai prioritas. 

"Kami sepakat agar masalah vaksin palsu ini dianggap serius juga oleh pemerintah. Maka anggaran tidak dibahas sebelum mereka menyelesaikan itu," jelasnya.

Terkait alasan belum diumumkannya nama-nama fasilitas kesehatan pengguna vaksin palsu karena menunggu proses hukum di Bareskrim, DPR bisa memaklumi. Karena itu, dewan akan menunggu janji Menkes Nila yang berencana mengumumkan nama-nama itu bersama Bareskrim. 

"Kami menghormati proses penyelidikan tersebut. Jadi, sebenarnya menteri tahu semuanya tahu, tapi ini karena ada institusi lain, bareskrim, yang meminta secara khusus (jangan diumumkan dulu). Nah, kami juga perlu tahu dong. Besok kita cari tahu. Poinnya adalah itikad baik dari pemerintah. Mau tidak memberitahu ini," tambahnya.(fat/jpnn)