Geger Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, DPP Lisan Dorong Presiden Jokowi Copot Kepala BIN

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lingkar Nusantara (Lisan) merespons keras terkait pakta integritas yang ditandatangani Pj Bupati Sorong dan Kabinda Papua Barat, agar memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Lisan mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan evaluasi dan mencopot Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Budi Gunawan.

"Evaluasi untuk Kepala BIN karena notabenenya sama-sama sudah menjadi rahasia umum kedekatan antara Kepala BIN dengan PDIP dan Megawati," kata Ketua Umum Lisan Hendarsam Marantoko kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Menurut Hendarsam, kejadian pakta integritas Pj Bupati Sorong dan Kabinda Papua Barat merupakan hal yang terstruktur. Apalagi, kata dia, Kabinda tidak mungkin bergerak tanpa persetujuan dari pusat atau Kepala BIN.

"BIN itu setau kita satu komando, hampir tidak mungkin kabinda melakukan itu tanpa perintah dari pusat (Kepala BIN)," tuturnya.

Lebih jauh, dia menyebut, kejadian pakta integritas Pj Bupati Sorong sudah dinyatakan bersalah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebabnya, dugaan kecurangan ini tidak bisa dibantah.

"Ini tidak bisa dibantah lagi, ketika Pj Bupati Sorong dinyatakan bersalah melanggar UU Pemilu terkait objek pakta integritas," ungkap dia.

Diketahui, Bawaslu mengamini ada dugaan pelanggaran terkait pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Bahkan hasil pengawasan terkait pakta integritas itu telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).