Gelar Rakernas, KPPI Hasilkan 6 Rekomendasi Termasuk Soal Kepemimpinan Perempuan

Menurut Kanti, hanya di KPPI perempuan lintas partai, bisa tertawa bersama sembari membahas capres, bahkan membahas Rancangan UU.

Meski partai memiliki kebijakan yang berbeda-beda, tetapi di KPPI para perempuan mampu belajar menyikapi secara objektif dan dewasa.

“Saudara-saudaraku di KPPI , saya ingin menegaskan bahwa jangan pernah ragu untuk terjun ke politik. UUD 1945 maupun UU kita telah menjamin hak setia warga negara untuk dipilih maupun dipilih, juga hak-haknya setiap warga negara adalah sama di mata hukum, tidak memandang jenis kelaminnya,” tegas Kanti.

Lebih lanjut, Kanti bercerita sejak Indonesia merdeka dan pembentukan kabinet pertama, kabinet Syahrir II, Indonesia telah memiliki menteri perempuan, Maria Ulfah Soebadio.

Bahkan sebelum Indonesia merdeka, tahun 1939 Emma Poeradireja tokoh Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan Indonesia telah menjadi anggota Dewan Kota Bandung.

“Awalnya pada tahun 1937 tidak ada perwakilan perempuan pribumi, tapi para politisi perempuan kita di masa kita menuntut hal perwakilan di Dewan, diperolehlah kursi dua (2) tahun kemudian,” katanya.

Dalam kesetaraan politik, Kanti menjelaskan Indonesia lebih maju dari Amerika. Amerika merdeka tahun 1776, tetapi hak pilih perempuan dalam Pemilu baru tahun 1920, ada gap 144 tahun.

Sementara di Indonesia, sejak Pemilu pertama 1955 tidak pernah ada diskriminasi.