Gerakan 10 Juta Bendera Merah Putih, Mendagri: Kita Bangga dengan Papua

“Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 yang ke-77 tahun. Dan sebagaimana biasanya kita melaksanakan acara untuk menaikkan rasa nasionalisme, patriotisme sebagai bangsa yang plural,” ujar Tito Karnavian.

Tito merasa bangga karena dapat kembali mengunjungi Provinsi Papua. Menurut Mendagri, kedatangan ke Papua kali ini terasa seperti pulang kampung.

“Kita bangga dengan Papua. Kenapa? Karena matahari selalu bersinar dari timur ke barat. Tidak pernah dari barat ke timur. Jadi Indonesia mulai bergeliat hidupnya hari-hari itu dimulai dari Papua, baru nanti berakhirnya di Aceh,” tandas Kapolda Papua 2012-2014 itu.

Kedatangan Tito ke Merauke mendapat sambutan meriah dari masyarakat setempat. Tito beserta rombongan dari Kemendagri disambut dengan tarian adat setempat, dan barisan pelajar yang membawa bendera merah putih.

Pada kesempatan yang sama, Tito Karnavian menceritakan spirit pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Diketahui, Merauke akan dijadikan sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Selatan.

”Saya datang ke sini membawa dua hal, pembagian ini (Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera), yaitu simbol timur, Indonesia bagian timur. Kedua, dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai spirit pemekaran,” kata Mendagri.

Dia menjelaskan, sejak awal pembentukan 3 DOB di Papua bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Dengan adanya DOB hasil pemekaran di Papua, pelayanan publik diharapkan lebih cepat dan mudah akibat birokrasi yang semakin ramping.

“Pak Jokowi sangat memahami Papua, beliau melihat betul kalau mau mempercepat, enggak ada jalan lain, harus dimekarkan, memotong birokrasi. Jadi kalau Papua Selatan sudah jadi ya otomatis gubernurnya di sini, semua proses administrasi, birokrasi, layanan publik. Dari Asmat enggak perlu lagi ke Jayapura, dari Boven Digoel, Mappi, enggak usah ke Jayapura, di sini sudah mengambil keputusan sendiri pemimpinnya, termasuk pengelolaan SDA, SDM untuk pendidikan (dan) kesehatan, keputusannya tinggal di sini saja,” beber Mendagri.