Gerindra Anggap RAPBN 2018 Tak Realisis untuk Angkat Kesejahteraan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di DPR RI mengkritik RABN 2018 beserta nota keuangannya yang diusulkan pemerintah. Pasalnya, Gerindra menganggap RAPBN itu tak mencerminkan realistis dalam mendongkrak kesejahteraan rakyat.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPR Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengatakan, fraksinya sependapat dengan pemerintah bahwa di tengah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus bisa menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja.

Karena itu, APBN perlu disusun secara realistis. Dengan demikian APBN mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan dan berkelanjutan baik jangka pendek maupun jangka menengah.

"Namun demikian tanpa mengurangi apresiasi terhadap upaya pemerintah, Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa  RUU APBN 2018 masih jauh dari harapan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat sesuai tujuan pembangunan nasional, RAPBN terkesan tidak kokoh, target penerimaan tidak realistis," kata Rahayu dalam rapat paripurna DPR, Kamis (24/8).

Gerindra memang mengapresiasi kehendak kuat pemerintah dalam menyusun RAPBN 2018 yang optimistis dengan penetapan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen. Namun, kata Rahayu, target itu terlampau tinggi karena pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan hanya sebesar 5,1 persen.

Pendapat Gerindra merujuk pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Sebab, target pendapatan dalam APBN tetap tak tercapai meski sudah direvisi berulang kali.

Gerindra menilai rencana pendapatan negara sebesar Rp 1.878,4 triliun dalam RAPBN 2018 akan sulit dicapai. Sebab, diperkirakan akan terjadi shortfall penerimaan perpajakan minimal sebesar Rp 100 triliun.

Demikian juga target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.609,4 triliun atau 10,81 persen dari PDB akan sulit diwujudkan.