Gerindra Curigai Agenda Rini Suntik BUMN dengan PMN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani mencurigai pengajuan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 72,9 Triliun oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dalam RAPBN-P 2015. Anak buah Prabowo di Gerindra itu bahkan menegrarai usulan itu sudah dirancang secara sistematis karena tidak dijelaskan secara rinci dalam proposal yang disampaikan ke DPR.

"Teman-teman juga sama-sama mengeluhkan (proposal PMN). Untuk kita mendapat kredit Rp 20 juta  dari satu bank saja itu proposalnya tebal, njelimet dan ruwet. Tapi ini kok hanya beberapa lembar saja. Sepertinya sudah terkavling-kavling dengan baik dan direncanakan dengan sistematis," kata Muzani di gedung DPR, Kamis (5/2).

Sekjen DPP Partai Gerindra ini menyebut angka PMN yang diajukan Rini merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Meski mendukung keinginan pemerintah memberdayakan BUMN, Muzani juga masih waswas dengan rencana menggelontorkan PMN ke perusahaan pelat merah itu.

“Di sisi lain ini paling penting, selalu saja PMN tidak beruwujud apa-apa. Digunakan untuk melakukan penguatan struktur modal, atau bayar utang atau lain-lain? Sehingga berapapun negara menyertakan modal untuk BUMN tidak menguatkan kinerja BUMN itu, karena sesungguhkan direksi di BUMN tidak siap dengan modal yang ditambahkan," jelasnya.

Karenanya anggota Fraksi Gerindra di Komisi XI juga terus mengkaji perlu atau tidaknya BUMN yang sudah go public (Tbk) mendapat tambahan modal dari pemerintah. Sebab, saham perusahaan terbuka juga dimiliki publik sehingga harusnya  

"Kalau pemerintah masih direcoki penyertaan modal baru, terus apa gunanya embel-embel Tbk. Direksi harus betul-betul mempersiapkan diri, kalau tidak ini akan jadi skandal besar baru yang berat mempertanggungjawabkannya," tegas Muzani.

Selain itu, pihaknya mengkritisi dihapuskannya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kalau skema KUR memang ada kelemahan, cukup dilakukan perbaikan. Sebab, KUR tersebut bentuk kredit untuk rakyat kecil dengan bunga rendah.

"Tapi KUR kan tidak mendapat perhatian serius. Ada BUMN yang katanya mencatatkan pembukuan sangat fantastis keuntungannya dan Tbk, justeru mendapat itu (PMN). Jadi menurut kami penjelasan pemerintah terhadap BUMN yang mendapatkan dengan tidak mendapatkan tidak cukup komprehensif," tandasnya.(fat/jpnn)