Gerindra Desak Pemerintah Memastikan Rakyat Tidak Kekurangan Selama PSBB
jpnn.com, JAKARTA - Virus corona atau covid-19 yang mewabah memicu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejumlah wilayah di Nusantara. Namun, kebijakan PSBB tersebut belum disertai dengan kebijakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Padahal, PSBB secara langsung membatasi pergerakan masyarakat untuk berusaha.
Hal tersebut disayangkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Terkait hal itu, Ahmad Muzani meminta kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra di Komplek Parlemen Senayan untuk menggunakan hak yang dimiliki melalui komisinya masing-masing. Sehingga permasalahan virus corona dapat segera diatasi.
"Terutama bagaimana kegiatan-kegiatan pemerintahan semua diarahkan bagi penanganan dan penyelesaian covid-19, baik penanganan bagi dampak kesehatan atau penanganan terhadap dampak sosial dan ekonomi, ungkap Ahmad Muzani.
"Karena itu yang paling kita utamakan dalam situasi sulit adalah dua, bagi mereka saudara-saudara kita yang terkena covid-19, bagaimana negara mengurus pelayanan kesehatan ini dengan bagus dan prima," tegasnya.
Hal terpenting lainnya adalah menjamin kesejahteraan masyarakat selama masa pandemi virus corona. Sehingga dapur setiap rakyat Indonesia katanya bisa terus menyala.
Walau sederhana, kepastian bisa makan pada setiap keluarga itu diungkapkan AHmad Muzani dapat mengefektifkan kebijakan physical distancing atau menjaga jarak. Seruan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona itu pun dapat dipatuhi masyarakat.
"Kebijakan physical distancing ini tidak akan bisa efektif kalau tidak ada kepastian bahwa dapur setiap keluarga bisa ngebul. Karena itu rakyat-masyarakat kepala keluarga pasti akan keluar rumah mencari bagaimana agar dapurnya bisa ngebul," papar Ahmad Muzani.
"Melalui kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, kita ingin bahwa kepastian itu bisa didapatkan melalui berbagai macam anggaran yang sedang kita bicarakan dengan pemerintah," tambahnya.