Gerindra Desak Simpang Susun Semanggi Diaudit Sebelum Peresmian

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta proyek Simpang Susun Semanggi (SSS) diaudit terlebih dahulu sebelum peluncuran 17 Agustus 2017 mendatang.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghani mengimbau Gubernur Djarot Saiful Hidayat agar jangan terburu-buru mengoperasikan Simpang Susun Semanggi usai mendapatkan sertifikat layak fungsi (SLF).

"Harus diaudit dan penyerahan aset dulu dari perusahaan swasta yang membangun proyek ini. Apakah sesuai luas bangunannya dari kompensasi peningkatan Koefesian Luas Bangunan (KLB)-nya," ujarnya, Kamis (20/7).

Dia mengungkapkan, beberapa tahun terakhir, banyak pembangunan infrastruktur yang memakai dana dari perusahaan swasta.

Baik itu kompensasi peningkatan KLB maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR).

"Ini harus jelas. Jangan sampai nanti jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," katanya.

Menurut Ghani, di Ibukota ada banyak proyek pembangunan yang dikerjakan perusahaan swasta tidak tercatat dan belum diserahterimakan‎.

Hal ini bisa dilihat dari pembangunan yang belum merata dan tumpang tindih.