Gerindra: Kebijakan Pemerintah Abaikan Kesejahteraan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Gerindra DPR kembali melancarkan kritik terhadap pemerintah yang dinilai gagal mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Gerindra, apa yang dilakukan pemerintah selama empat tahun terakhir tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

"Target pemerintah masih banyak yang belum tercapai, pemerintah kurang fokus pada hal yang strategis. Uang begitu besar dikeluarkan setiap tahun, tenyata dampaknya di masyarakat tidak begitu terasa," ucap Edhy saat konferensi pers usai sidang paripurna DPR, Kamis (24/5).

Dalam sidang paripurna itu Fraksi Gerindra memberikan banyak catatan kritis dan koreksi atas materi yang disampaikan pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2019.

"Pilihan-pilihan kebijakan pemerintah bukan saja semakin jauh dari pertimbangan strategis. Bahkan pilihan kebijakan dalam mengatasi tantangan pembangunan dan gejolak ekonomi global justru seringkali abai terhadap kesejahteraan rakyat," ucap Heri.

Anggota Komisi XI DPR itu menyebutkan bahwa kebijakan ekonomi seyogianya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan dan berkedaulatan. Bukan hanya sekadar memberikan alokasi bantuan sosial yang berbau populis demi mengejar popularitas di mata rakyat.

Terkait KEM-PPKF Tahun 2019, Heri menyebutkan bahwa pada tahun 2019 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen hingga 5,8 persen, sementara pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan oleh pemerintah berada pada kisaran 7 persen. Faktanya dari tahun ke tahun hanya tercapai berkisar antara 5,06 persen hingga 5,19 persen.

"Pertumbuhan ekonomi selalu berada dibawah target pertumbuhan yang dipatok APBN, dalam kurun waktu tiga tahun anggaran belakangan ini. Capaian ini tentunya mengindikasikan adanya kegagalan pemerintah dalam memenuhi target pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya.

Laju inflasi, walaupun terlihat positif namun memberi pesan bahwa telah terjadi penurunan daya beli masyarakat. Kondisi itu merupakan dampak dari rupiah yang cenderung terdepresiasi seiring penguatan dolar AS terhadap mata uang dunia.