Gerindra Kritik Jokowi Soal Program PKH

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Gerindra di DPR, Gus Irawan Pasaribu mengkritik pidato Presiden Joko Widodo tentang program keluarga harapan (PKH) yang disampaikannya di hadapan 598 tenaga pendamping PKH dari 34 provinsi, di Istana Negara, pekan lalu.

Menurut Gus Irawan, banyak hal membingungkan dari pernyataan presiden dan dia menduga Jokowi tidak paham situasinya. Di satu sisi pemerintah mengklaim angka kemiskinan sudah turun menjadi 9,8 persen tahun ini dengan jumlah 26 juta jiwa.

"Namun di sisi lain, pemerintah akan menaikkan penerima program keluarga harapan (PKH) menjadi 10 juta dari sebelumnya 6 juta keluarga,” ucap Gus kepada JPNN, Senin (17/12).

Bahkan pada forum yang sama, Presiden ketujuh RI menyampaikan target bahwa pada 2020, sebanyak 15,6 juta keluarga miskin semuanya akan mendapat PKH. Inilah menurutnya yang membingungkan. Sebab, PKH itu hakikatnya untuk memutus mata rantai kemiskinan untuk masyarakat sangat miskin.

"Kemudian ada yang mengesankan seolah-olah PKH ini program baru. Program ini sudah ada sejak 2007 sebagai adopsi dari program internasional yang disebut conditional cash transfer (CCT)," jelas legislator asal Sumatera Utara ini.

Dia pun membuat simulasi sederhana. Bila sasaran PKH dalam satu keluarga itu tiga anak dan dua suami-istri, maka ada 5 orang dalam satu keluarga penerima manfaat PKH. Nah, kalau tahun ini program itu diterima 10 juta KK, artinya ada 50 juta jiwa miskin yang menerima manfaat.

"Kalau dibandingkan dengan angka kemiskinan sekarang versi pemerintah sekitar 26 juta, tapi kalau dihitung dengan PKH jadinya 50 juta penduduk sangat miskin. Mana yang benar, angka kemiskinan kita 9,8 persen itu yang bohong, atau PKH ini yang lari dari ketentuan dengan dugaan ada penerima siluman,” tutur Gus Irawan.

Idealnya, kata Gus yang juga ketua Komisi VII DPR, kalau menggunakan angka kemiskinan 9,8 persen dengan jumlah penduduk miskin 26 juta, jika dibagi lima dari anggota keluarga PKH, harusnya keluarga sangat miskin penerima PKH sekitar 5-6 juta saja. Namun faktanya yang disasar pemerintah jauh lebih besar dan ditargetkan naik sampai 15,6 juta KK pada 2020.