Gerindra Skeptis Pemerintah Bisa Atasi Kelangkaan Premium

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Gerindra yang juga Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menilai kelangkaan premium di luar Jawa, Madura, Bali (Jamali) diperkirakan masih akan terus terjadi.

Rencana pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha, diyakini tak akan berdampak banyak.

Sebab, melalui revisi Perpres tersebut pemerintah hanya akan memperluas wilayah penugasan penyaluran premium kepada Pertamina. Yakni, dari sebelumnya hanya di luar Jamali, menjadi seluruh Indonesia.

Dengan kata lain, penambahan kuota premium dalam rangka penugasan hanya untuk Jamali, sementara di luar itu akan tetap di angka 7,5 juta kiloliter (KL).

Dengan posisi tersebut, politikus Gerindra ini menilai tidak ada jaminan kelangkaan premium tidak terjadi lagi.

"Kalaupun ada penugasan (Jamali), kuota gak ditambah, sama saja membuat premium lebih langka lagi di daerah lain," ucap Gus Irawan menjawab jpnn.com, Jumat (20/4).

Dia menjelaskan bahwa tahun lalu penugasan di luar Jamali itu angkanya 12,5 juta KL, tapi yang disalurkan Pertamina hanya 7,5 juta KL.

Perusahaan pelat merah tersebut menurutnya membahasakan bahwa daya serap premium turun, sehingga jadilah penugasan pada 2018 ini sebesar 7,5 juta KL itu.

"Karena tadi bahasanya daya serapnya tujuh setengah juta kiloliter, tapi semua kan tahu masyarakat teriak kelangkaan di mana-mana. Bukan daya serap menurut saya, tapi memang ditahan oleh Pertamina, tidak diproduksi," tutur Ketua DPD Gerindra Sumut ini.