Giliran Golkar Minta Pembahasan RUU Kamnas Dihentikan

JAKARTA - Politisi Partai Golkar yang Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso meminta Pemerintah menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) bersama DPR. Pentingnya penghentian pembahasan RUU Kamnas, menurut Priyo karena substansi yang diajukan pemerintah belum mengakomodasi aspirasi masyarakat luas.

"Menurut saya, pembahasan RUU Kamnas antara pemerintah dengan DPR sudah menemui jalan buntu. Sebaiknya, pembahasan itu dihentikan," kata Priyo Budi Santoso, di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (4/10).

Kalau pembahasan terus dilanjutkan tanpa adanya perubahan materi, menurut politisi Partai Golkar itu pasti tidak akan pernah selesai karena memang terjadi perbedaan pandangan. "Secara khusus, DPR sudah menulis surat kepada Presiden SBY dan menyarankan agar presiden memanggil para menterinya dan menyampaikan keinginan Dewan terhadap RUU Kamnas itu," ungkapnya.

Dijelaskannya, ada dua latarbelakang berbeda antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi RUU Kamnas tersebut. Dalam menyusun draft RUU Kamnas, pemerintah secara relatif tidak melibatkan masyarakat sebagai stake holder hingga terbentuk RUU Kamnas seperti yang sekarang ini.