Alexa Analytics
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store

Giliran Jenderal Maung Maung dan Letjen Moe Myint Kena Sanksi Amerika Serikat

Selasa, 23 Februari 2021 – 16:57 WIB
Giliran Jenderal Maung Maung dan Letjen Moe Myint Kena Sanksi Amerika Serikat - JPNN.COM
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J Blinken . Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

jpnn.com, WASHINGTON DC - Amerika Serikat (AS) pada Senin (22/2) menjatuhkan sanksi kepada dua jenderal Myanmar serta mengancam akan menjatuhkan hukuman lebih keras lagi terkait kudeta di negara itu.

Kantor Pengendalian Aset Asing di bawah Departemen Keuangan AS menyebut sanksi itu ditujukan bagi Jenderal Maung Maung Kyaw yang merupakan kepala pasukan angkatan udara, dan Letnan Jenderal Moe Myint Tun, mantan kepala staf angkatan darat dan komandan biro operasi khusus di militer.

“Pihak militer harus menyudahi aksi mereka dan segera mengembalikan pemerintahan Burma yang terpilih secara demokratis, jika tidak Departemen Keuangan tidak akan ragu untuk mengambil langkah lebih lanjut,” kata departemen tersebut dalam sebuah keterangan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendukung pernyataan tersebut.

“Kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah lebih lanjut terhadap siapa saja yang melakukan kekerasan dan menindas keinginan rakyat,” kata Blinken.

Di Myanmar sendiri, aksi unjuk rasa menentang otoritas militer membuat kegiatan usaha tutup. Sejumlah besar demonstran berkumpul dengan damai, kendati terdapat kekhawatiran akan jalan kekerasan setelah otoritas memperingatkan bahwa konfrontasi mungkin berakhir maut.

Tiga pekan setelah mengambil alih kekuasaan, junta militer tak dapat mencegah aksi unjuk rasa dan gerakan sipil yang menyerukan pihak militer untuk mundur serta membebaskan pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi.

“Kami meminta militer dan kepolisian untuk menghentikan semua serangan terhadap para pengunjuk rasa damai, segera membebaskan semua yang ditahan dengan tidak adil, menghentikan serangan dan intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis, serta mengembalikan pemerintahan yang terpilih secara demokratis,” kata Blinken.