Giliran PGRI Kecam JR Saragih

Kamis, 17 November 2011 – 02:22 WIB

Dijelaskan, nasib guru di era otonomi daerah sekarang ini memang sangat tergantung dari ada tidaknya kepedulian penguasa lokal terhadap dunia pendidikan. Dia memberi contoh di DKI Jakarta, tingkat kesejahteraan guru cukup baik lantaran mendapat tunjangan. Sementara, di Magelang misalnya, tunjangan kesejahteraan guru dihapus setelah ada tunjangan profesi. "Jadi kesejahteraan guru sangat tergantung daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menilai, pengalihan dana insentif para guru itu menunjukkan Pemda Simalungun dan DPRD-nya tidak peduli dengan nasib para guru. Jika ini dibiarkan saja, maka kejadian-kejadian serupa yang mendiskriminasi para guru bisa terulang lagi. Para penguasa lokal, lanjutnya, akan senantiasa meletakkan guru pada posisi yang lemah. Febri mendorong para guru untuk melakukan perlawanan, termasuk kepada DPRD Simalungun.

Seperti diberitakan,anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik sudah melaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi yang dilakukan JR Saragih pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2010 di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, senilai Rp48 miliar, pada 30 September 2011.

Selain dugaan korupsi dana APBD, JR Saragih juga dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Solidaritas Anak Bangsa (SAB), dengan No Surat 001/SAB/IX/2011 Tanggal 28 September 2011. JR Saragih diduga berkolusi dengan Ketua  DPRD Simalungun Binton Tindaon, untuk mengalihkan dana intensif para guru non PNS sebesar Rp1.276.920.000 miliar untuk  membeli mobil anggota DPRD Simalungun. (sam/jpnn)

JAKARTA -- Setelah Indonesia Corruptions Watch (ICW), giliran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ikut menanggapi masalah  pengalihan dana

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News