Ginandjar: Distribusi Kekuasaan Belum Adil

Selasa, 19 Mei 2009 – 18:02 WIB

"Pendekatan trickle-down effect telah gagal," kata Ginandjar. Sebagai penggantinya, katanya, pembangunan harus digerakkan dari daerah-daerah dengan memanfaatkan ketersediaan potensi sumber dayanya. "Pembangunan yang berasal dari bawah (grassroot), yang seringkali menjadi slogan, harus betul-betul diterapkan," ujarnya.

Sesungguhnya, masih menurut Ginandjar, daerah memiliki ketersediaan potensi sumber daya, yang terbukti mampu menopang dan menahan perekonomian Indonesia. Sektor-sektor yang tidak ambruk atau pailit tersebut adalah usaha kecil dan menengah, serta pertanian dan perkebunan. "Mereka sektor non-bank, sektor non-impor, dan sektor non-dolar. Sektor-sektor ini yang menyangga dan menyelamatkan ekonomi kita. Di mana sektor-sektor tersebut? Tidak di Jakarta," tegas Ginandjar pula.

Karena itu, DPD sangat mengharapkan calon presiden/wakil presiden yang terpilih untuk dapat memperkokoh tatanan pembangunan, baik ekonomi maupun politik dan budaya. Kemajuan saat ini, dipandang masih belum disertai tatanan yang kokoh, karena pendistribusian wewenang, hak dan tanggung jawab dari pusat ke daerah-daerah belum dirasakan adil.

Berbekal pengalaman tersebut, Ginandjar berpendapat pemanfaatan potensi sumber daya di daerah-daerah harus disertai pemberian wewenang, hak dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. "Penyerahan tersebut harus menjadi poros kebijakan pembangunan ke depan, kalau kita tidak ingin mengulangi kesalahan di masa lalu," sarannya. (fas/JPNN)