Golkar Diingatkan Tak Dorong Reshuffle

JAKARTA - Lagi-lagi, pernyataan politisi Golkar tentang perlunya reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang berkinerja buruk menjadi bola liar. Pernyataan politisi Golkar yang duduk sebagai Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, agar menteri yang mendapat rapor merah diganti tanpa memperhatikan pertimbangan politik, ditanggapi sinis oleh politisi dari parpol lain.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, menyatakan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Karenanya terkait hasil penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Marzuki mengingatkan Priyo dan Golkar untuk tidak mendorong SBY merombak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"UKP4 itu bekerja untuk Presiden, bukan untuk kita. Biarkan Presiden yang mengambil keputusan. Kita tidak usah mengurus-urus itu. Semua itu terserah Presiden saja," ujar Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/7).

Menurutnya, UKP4 tidak bekerja untuk memberi bahan pertimbangan ke DPR ataupun parpol. "UKP4 kan untuk Presiden bukan untuk DPR. Kita nggak usah ikut-ikutan lah," imbuh Marzuki.