Golkar Ingin Sistem Pemilu Campuran

JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin, mengatakan, rapat panja Selasa (28/2) menemukan berbagai hal penting.

Pertama, dijelaskan dia, soal sistem perhitungan. Menurut Nurul, Partai Demokrat berpandangan bahwa perhitungan perolehan kursi habis di daerah pemilihan (dapil) dengan sistem kuota."Golkar berpandangan, Anggota DRP itu equal, tidak ada kursi haram, tidak ada kursi yang terlalu banyak," katanya, Rabu (29/2), di Jakarta.

Partai Golkar berpikir mesti ada metode perhitungan untuk menentukan posisi anggota agar equal. "Kami menginginkan metode Divisor. Basis perhitungannya adalah habis di dapil namun dengan menggunakan metode Divisor," tegasnya.

Sedangkan  PDIP tidak membicarakan persoalan sistem, tetapi memiliki pokok pikiran utama yakni habis di dapil. PKS berpendapat harus menggunakan varian divisor dengan varian webster, bukan D’Hont. Di Papua Barat, jika menggunakan sistem Divisor D’Hont, maka akan dikuasai oleh Golkar. Yang mendekati proporsional adalah varian Webster. "Hal ini akan terkait dengan alokasi kursi, representasi, tidak merugikan partai besar dan partai kecil, tetapi semuanya harus dirangkul," ujarnya.