Golkar Tolak Usulan Hak Angket Terkait Hasil Pemilu, Begini Alasannya

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar Supriansa menilai usulan penggunaan hak angket terkait hasil Pemilu 2024 tidak masuk logika hukum.

Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri selaku penyelenggara pemilu belum mengumumkan hasil Pemilu 2024.

"Tidak masuk logika hukum jika ada pihak yang meributkan penggunaan hak angket anggota DPR terhadap sesuatu yang belum selesai dan tidak jelas permasalahan hukumnya," ujar Supriansa dalam keterangannya, Kamis (22/2).

Anggota Komisi III DPR ini menegaskan hak angket adalah hak penyelidikan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang.

Dia justru bertanya undang-undang mana yang dilanggar sehingga muncul ide untuk menggunakan hak angket terkait hasil Pemilu 2024.

Supriansa yang juga Juru Bicara pasangan calon presiden-calon wakil presiden Pemilu 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini menyebut ada rambu-rambu yang jelas terkait penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Jika ada indikasi kecurangan maka pihak yang tidak puas bisa melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Gakkumdu.

"Sengketa hasil pemilu dilaporkan ke MK, pelanggaran etik dilaporkan ke DKPP dan sengketa tata usaha negara di PTUN," ucapnya.